Direktur LBH Jakarta Muhammad Fadhil Alfathan (kiri) bersama Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bagus Ary di Mapolda Metro Jaya di Jakarta, Kamis (4/3/2025). ANTARA/Mario Sofia Nasution
Jakarta (ANTARA) –
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mempertimbangkan pengajuan penangguhan penahanan bagi empat aktivis yang ditahan Polda Metro Jaya sejak Senin (1/9).
“Penangguhan penahanan sedang kami pertimbangkan, tapi secara umum kami menilai tidak ada alasan subjektif apapun dalam KUHAP yang memenuhi syarat terhadap penahanan Delpedro dan kawan-kawan,” kata Direktur LBH Jakarta Muhammad Fadhil Alfathan di Mapolda Metro Jaya di Jakarta, Kamis.
Ia bersama rekan-rekannya sebagai kuasa hukum berani menjamin Delpedro tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi tindak pidana.
"Termasuk Syahdan, Muzaffar maupun Khariq Anhar yang juga merupakan klien kami," kata dia.
Baca juga: Polisi tangkap penjarah rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani
Ia menilai penahanan yang dilakukan kepada Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein dan Khariq Anhar tidak relevan secara formil karena tidak terpenuhi dan langkah yang bisa dilakukan adalah penangguhan penahanan.
"Kami akan pertimbangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata dia.
Menurut dia, upaya relevan akan diajukan ke Polda Metro Jaya, termasuk praperadilan karena dinilai banyak terjadi pelanggaran prosedur. Mulai dari proses penangkapan sampai dengan hari ini penahanan dilakukan.
"Langkah hukum satu-satunya memang yang ada untuk menguji keabsahan upaya paksa itu ya pra-peradilan, tapi tentu kami juga akan pertimbangkan lebih lanjut," kata dia.
Baca juga: Uya Kuya datangi Polres Metro Jaktim untuk ajukan keadilan restoratif
Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan diskusi terkait upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membebaskan keempat aktivis tersebut, mulai dari penangguhan penahanan hingga praperadilan.
"Kami akan tentukan skala prioritas seperti apa dan penangguhan penahanan maupun praperadilan adalah salah satu langkah yang memang bisa dipertimbangkan untuk diambil," kata dia.
Polda Metro Jaya telah menangkap enam tersangka yang diduga terlibat aksi penghasutan dan penyebaran informasi elektronik yang menyebabkan terjadinya aksi anarkis dan kerusuhan dalam aksi unjuk rasa di gedung DPR/MPR RI, Gelora, Tanah Abang dan sejumlah wilayah lain di Jakarta.
“Keenam pelaku ini ditangkap setelah Satgas Gakkum Anti Anarkis melakukan penyelidikan sejak Senin (25/8) dan menemukan sejumlah bukti serta keterangan yang membuat kami melakukan penetapan tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary di Jakarta, Selasa (2/9).
Baca juga: Polisi terus lakukan patroli berikan rasa aman bagi warga Jakarta
Keenam tersangka diduga ikut menyebarkan ajakan hasutan melalui media sosial melalui kolaborasi beberapa akun yang dibuat para tersangka agar pelajar dan anak-anak melakukan aksi kerusuhan dan menyebabkan mereka terlibat dalam aksi yang membahayakan diri mereka.
Keenam tersangka itu berinisial DMR, MS, SH, KA, RAP dan FL. Semuanya berperan menghasut dan mengajak pelajar serta anak-anak turun melakukan aksi kerusuhan di sejumlah lokasi unjuk rasa.
DMR ditangkap di Jakarta Timur pada Senin (1/9). Sedangkan MS ditangkap di Polda Metro Jaya pada Selasa (2/9) saat melakukan pendampingan terhadap rekannya, DMR, yang ditangkap Satgas Gakkum Anti Anarkis pada Senin malam.
Untuk tersangka SH ditangkap di Bali, RAP ditangkap di kawasan Palmerah dan KA diamankan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.
Pewarta: Mario Sofia NasutionEditor: Sri Muryono Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.