Ketua PBNU Alissa Qothrunnada Wahid (tengah), Sinta Nuriyah Wahid (kedua kanan), Franz Magnis Suseno (kiri), Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo (kedua kiri) dan Guru Besar UI Francisia Saveria Sika Ery Seda dalam konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa di Jakarta, Rabu (3/9/2025). ANTARA/Prisca Triferna
Jakarta (ANTARA) – Tokoh agama dan masyarakat yang tergabung di Gerakan Nurani Bangsa (GNB) meminta kepada para pemangku kepentingan agar menjadikan keberpihakan kepada rakyat sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan negara.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Qothrunnada Wahid membacakan pesan kebangsaan GNB untuk pemerintah didampingi sejumlah tokoh seperti Sinta Nuriyah Wahid, Franz Magnis Suseno, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) 2019-2024 Pdt. Gomar Gultom, dan Menteri Agama periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin.
"Kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat haruslah menjadi landasan pijak, sekaligus orientasi utama dalam membuat dan melaksanakan kebijakan negara dalam mengelola kehidupan kebangsaan kita," kata Alissa.
Mereka menyerukan agar segala tindakan kekerasan dan represif menghadapi aksi unjuk rasa yang merupakan bagian dari kekerasan berpendapat dan berekspresi.
Para tokoh itu mengingatkan bahwa aksi unjuk rasa timbul karena rakyat yang murka menyaksikan sebagian para elit di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta aparat penegak hukum tidak sensitif dan nirempati kepada beban rakyat yang terus membesar.
"Karenanya, Kepala Negara harus secepatnya memimpin dan memerintahkan semua jajaran institusi negara untuk bersikap berdasar nilai etika, kebersahajaan, dan asas kepatutan guna mengembalikan kepercayaan atau trust masyarakat luas yang hilang," katanya dalam pernyataan merespons aksi unjuk rasa di tanah air yang menimbulkan korban jiwa.
Baca juga: MenPANRB terima masukan dari periset untuk susun kebijakan aspiratifBaca juga: Prabowo: Setiap negara butuh kebijakan dan filosofi ekonomi sendiri
Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memerintahkan Kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kebijakan agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusi warga negara lainnya.
Mereka juga mengharapkan pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan implementasi keadilan ekonomi dan pengelolaan APBN yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Menghapus segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat publik yang berlebihan sehingga memboroskan keuangan negara serta memastikan prinsip transparansi kekayaan penyelenggara negara-negara dapat dijalankan," kata Alissa.
Dengan demikian maka perlu dilakukan inovasi memperkuat program kesejahteraan sosial, bukannya menambah pajak dan mengurangi program pemenuhan hak dasar.
GNB meminta juga agar prinsip supremasi sipil dilaksanakan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia serta menguatkan kembali TNI dan Polri yang profesional dan fokus pada tugas pokok fungsinya.
Perlu juga dibangun kesadaran publik secara persuasif, menumbuhkan prinsip saling jaga antarsesama wajah masyarakat dan tidak melakukan tindakan perusakan dan penjarahan.
Terakhir, GNB meminta semua tokoh agama, budaya, budayawan, akademisi dan semua elemen masyarakat untuk mendoakan dan menjaga keselamatan bangsa dan negara.
Dalam kesempatan itu hadir pula mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas dan Laode M. Syarif, Guru Besar UI Francisia Saveria Sika Ery Seda, serta Romo Setyo Wibowo.
Baca juga: Ekonom tegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi kebijakanBaca juga: Negara diminta perkuat kebijakan TPPO yang memihak korban
Pewarta: Prisca Triferna ViolletaEditor: Riza Mulyadi Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.